Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Karawang
DOI:
https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2345Kata Kunci:
Pelayanan Publik, E-government, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Mobile JKNAbstrak
Maraknya e-government adalah untuk mendorong kinerja pemerintah dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan adanya website yang dikelola maka tercipta keterbukaan informasi atau lebih dikenal dengan istilah open data bagi pemangku kepentingan atau pihak publik, swasta dan pihak lainnya. Kehadiran situs web memicu lebih banyak keterlibatan komunitas. Selain meningkatkan partisipasi, website ini juga menyediakan laporan, keluhan, saran, serta lain sebagainya guna informasi yang disampaikan tidak hanya terjadi satu arah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang memenuhi kualfikasi yaitu salah satunya sebagai Pegawai BPJS Kesehatan dan 2 dari ruang lingkup masyarakat sebagai pengguna atau peserta BPJS Online agar dapat diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelayanan e-government BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kabupaten Karawang, terkait persiapan, pematangan, pemantapan serta pemanfaatam pelayanan e-government yang meliputi pembuatan situs informasi, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah dan sosialisasi dinilai telah berjalan sebagai mestinya. Namun pada tahap pemanfaatan dinilai masih kurang optimal. Kemampuan seseorang perlulah dingat bahwa memiliki banyak perbedaan sepeti halnya masyarakat yang buta atau belum memahami dalam penggunaan internet sebagai bentuk pelayanan.
Referensi
Wawancara
Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor BPJS Kabupaten Karawang.
Hasil wawancara dengan pengguna layanan mobile JKN BPJS Kesehatan.
Books
Agustiyanto. (2014). BPJS dan Jaminan Sosial Syariah. Gaya Media Pratama.
Haboddin, M., Sulaksono, T., Yanuardi, Bayo, L. N., Mubarak, A. H., & Priyahita, W. (2016). Metodologi Ilmu Pemerintahan. Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama AntarDaerah.
Indra Perwira. (2009). Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. PSKN FH UNPAD.
Katharina, R. (2020). Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kementerian Kesehatan RI. (2013). Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sekertariat Jendral Kementrian Kesehatan RI.
Vredenbregt, J. (1985). Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris. PT Gramedia Pustaka Utama.
Jounals
Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). DEDIKASI, 22(2), 110.
Chumaida, Z. V., A.S, B. S., Silvia, F., & Indira Retno Arvatie. (2022). Kepesertaan Program BPJS Kesehatan di Tengah Wabah Pandemic Covid-19. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan.
Fitri Wahyuni. (2021). Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Teknologi melalui Mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Administrativa, 3(3).
Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. JURNAL ILMU HUKUM LEGAL OPINION, 3(2).
Nahdiana, Unde, A., Nasir, S., & Yunus Amar. (2022). Peningkatan Kepuasan Peserta Terhadap Layanan Informasi Bpjs Kesehatan Melalui Media: Apakah Efektif? Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2).
Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada “SURADI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 8(1), 42.
Ruhyat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 2(2), 57.
Sihombing, A., Lase, E., & Eliman Nduru. (2022). Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan di Kantor Cabang Medan Dalam Membuat Kartu Bpjs Kesehata. Jurnal Governance Opinion, 7(1).
Syamsurijal. (2008). Pengaruh Tingkat Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Perkapita di Sumatera Selatan. Journal of Economic & Development, 6(1).
Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik, IX(2), 255.
Widada, T., Pramusinto, A., & Lutfan Lazuardi. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi Di Rsud Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). Jurnal Ketahanan Nasional, 23(2).
Wulanadary, A., Sudarman, S., & Ikhsan, I. (2009). Inovasi BPJS Kesehatan dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat: Aplikasi Mobile JKN. Jurnal Public Policy, 5(2).
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Evi Priyanti; Febri Bayu Wibawa
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The author who wishes to publish articles in this journal agree with the following conditions:
- Author retains the copyright and simultaneously provides the journal the first publishing rights of the manuscript under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an initial job writing and publishing statement in this journal.
- The author can include in separate additional contractual arrangements for the rich version of non-exclusive distribution of journal publications (eg posting it to the institutional repository or publishing it in a book), with recognition of publishing initially in this journal.
- The author is permitted and encouraged to post their work online (for example: in the institutional repository or on their website) before and during the submission process because it can lead to productive exchanges, as well as earlier and more powerful citations of published works. (See open access policy).
