Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat
DOI:
https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.442Kata Kunci:
COVID-19, Kebijakan, Tatanan Normal, Pemerintah DaerahAbstrak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai respons penyelenggaraan tatanan normal baru yang berlaku di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara konseptual kebijakan AKB ini perlu dikaji apakah substansi yang ada sejalan dengan tatanan normal baru sebagaimana pedoman dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah atau merupakan konsep yang baru dan berbeda, secara empiris seperti apa isu dan peluang yang muncul ketika kebijakan AKB tersebut diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data diambil dari sumber sekunder baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan AKB secara substansi merupakan adopsi dari pedoman penyelenggaraan tatanan normal dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah, isu yang muncul secara empiris yaitu sejauhmana penerapan kebijakan AKB mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sejalan dengan penyelenggaraan aktivitas masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kedepannya yaitu mensinergikan kebijakan AKB di tingkat provinsi dengan kebijakan AKB di tingkat kota dan kabupaten, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai COVID-9 dan Kebijakan AKB.
Referensi
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Al-Barry, M. D. Y. (2001). Kamus Sosiologi Antropologi. Surabaya: Penerbit Indah.
Ali, R. (2020). Wali Kota Bogor Curiga Dana Bantuan Pemerintah Digunakan Belanja Baju Lebaran. Retrieved May 27, 2020, from https://www.merdeka.com/peristiwa/wali-kota-bogor-curiga-dana-bantuan-pemerintah-digunakan-belanja-baju-lebaran.html
Alwi, H. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Anggraeni, R. (2020). Dampak Covid 19, Sri Mulyani: Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Meningkat. Retrieved June 9, 2020, from https://sumut.sindonews.com/read/20123/717/dampak-covid-19-sri-mulyani-kemiskinan-dan-pengangguran-di-indonesia-meningkat-1588824335
Badan Pusat Statistik. (2020). Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2020. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
Center for Tropical Medicine UGM. (2020). Desa Tangguh COVID-19. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
Fajar, T. (2020). Angka Pengangguran dan Kemiskinan RI Meningkat Imbas Covid-19, Berikut Faktanya. Retrieved June 9, 2020, from https://economy.okezone.com/read/2020/04/17/320/2200550/angka-pengangguran-dan-kemiskinan-ri-meningkat-imbas-covid-19-berikut-faktanya
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Peta Sebaran COVID-19. Jakarta. Retrieved from https://covid19.go.id/peta-sebaran
Gunia, A. (2020). Will the Coronavirus Ever Go Away? Here’s What One of the WHO’s Top Experts Thinks. Retrieved June 2, 2020, from https://time.com/5805368/will-coronavirus-go-away-world-health-organization/
Hakim, R. N. (2020). Kepala Bappenas Sebut Syarat “New Normal†Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19. Retrieved June 2, 2020, from https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00160071/kepala-bappenas-sebut-syarat-new-normal-tak-hanya-turunnya-penularan-covid
Humas Provinsi Jawa Barat. (2020). Ridwan Kamil Minta Kabupaten/Kota Sempurnakan Data Penerima Bantuan. Retrieved May 14, 2020, from https://jabarprov.go.id/index.php/news/37473/2020/04/19/Ridwan-Kamil-Minta-KabupatenKota-Sempurnakan-Data-Penerima-Bantuan
Nafi`an, M. I. (2020). Kesadaran Masyarakat Rendah Terapkan PSBB, JK: Disiplin Kalau Ada Sanksi. Retrieved June 5, 2020, from https://news.detik.com/berita/d-4977356/kesadaran-masyarakat-rendah-terapkan-psbb-jk-disiplin-kalau-ada-sanksi
Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian C (2020). Indonesia.
Sajipto, R. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya bakti.
Sekretariat Kabinet. (2020). Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19. Retrieved May 14, 2020, from https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/
Sembiring, L. J. (2020). Berkat PSBB, Penyebaran Covid-19 di Jabar Turun 50%. Retrieved June 10, 2020, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20200524185642-4-160643/berkat-psbb-penyebaran-covid-19-di-jabar-turun-50
Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development. Bandung: Alfabeta.
Tachjan. (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2020 Dian Herdiana

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The author who wishes to publish articles in this journal agree with the following conditions:
- Author retains the copyright and simultaneously provides the journal the first publishing rights of the manuscript under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an initial job writing and publishing statement in this journal.
- The author can include in separate additional contractual arrangements for the rich version of non-exclusive distribution of journal publications (eg posting it to the institutional repository or publishing it in a book), with recognition of publishing initially in this journal.
- The author is permitted and encouraged to post their work online (for example: in the institutional repository or on their website) before and during the submission process because it can lead to productive exchanges, as well as earlier and more powerful citations of published works. (See open access policy).


