Konflik Pemisahan Daerah Karena Sumber Daya Alam (Studi Kasus Desentralisasi Bangka Belitung dan Rencana Desentralisasi Sulawesi Timur)
DOI:
https://doi.org/10.36636/jogiv.v6i2.5655Kata Kunci:
Konflik,, Desentralisasi, Tata Kelola, Sumber Daya Alam, Analisis ResikoAbstrak
Sumber daya alam yang memiliki nilai komoditi di suatu daerah seiring perkembangannya semakin diperebutkan, baik itu oleh daerah induk ataupun daerah sebagai pemilik otonom dari sumber daya yang bersangkutan. Pergolakan di antara daerah semakin menguat ketika sumber daya alam yang dirasa memberikan keuntungan signifikan, tetapi tidak berbanding lurus dengan pembangunan daerah tempat bernaungnya sumber daya. Studi ini mengkaji dampak potensial dari pembentukan provinsi baru di Sulawesi Timur, Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini, terutama nikel, telah menarik investasi yang signifikan tetapi juga menimbulkan tantangan sosial dan lingkungan. Pembentukan provinsi baru dapat memperburuk masalah-masalah ini jika tidak dikelola dengan hati-hati. Berdasarkan pengalaman Bangka Belitung, studi ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan distribusi sumber daya yang adil. Kerangka analisis risiko konstruktivis diusulkan untuk mengatasi interaksi yang kompleks dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Rekomendasi utama meliputi penguatan tata kelola pemerintahan daerah, mendorong partisipasi masyarakat, dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat, pembentukan Sulawesi Timur dapat menjadi peluang bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup penduduknya.
Referensi
Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. JIAGANIS, 3(1).
Aminah, S. (2022). Kuliah Politik dan Pemerintahan Lokal: Tantangan Implementasi Desentralisasi. Sumber youtube https://youtu.be/ywDWzsEOvJA?si=zoWgEWl7lRt-Xk0M yang diakses pada 27 Juni 2024
bbc.com. (2024). Korupsi Tambang Timah Timbulkan Kerugian Negara Rp 271 Triliun-Siapa “Pemain Utama” dan Bagaimana Dampaknya Pada Lingkungan? Artikel pada 02 April 2024 dari Halaman Web https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5vvjj592qo yang diakses pada 22 Juni 2024
Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Afrizal, Hospes, O. (2023). Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Bramantya, T., Monopoli Sumber Daya Alam Sebagai Pemicu Konflik di Afrika Tengah. Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan.
Demmallino, E. B., Ibrahim, T., & Karim, A. (2018). PETANI DI TENGAH TAMBANG : Studi Fenomenologi Efek Implementasi Kebijakan Terhadap Kehidupan Petani di Morowali (Studi Kasus Pada Kawasan Lingkar Tambang , Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah). Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 161 - 170.
Djaelangkara, R. (2018). Policy of Teritorial and Regional Regulation Opportunities In Central Sulawesi Kebijakan Reformasi Teritorial dan Peluang Pemekaran Daerah di Sulawesi Tengah. Jurnal FISIP Universitas Tadulako, 10 - 23.
Ekuatorial. (2024, April 14). Korupsi tambang timah Bangka Belitung Rp271 triliun, bukti kerugian bagi nelayan dan rakyat kecil. Ekuatorial. Retrieved June 22, 2024, from https://www.ekuatorial.com/2024/04/korupsi-tambang-timah-bangka-belitung-rp271-triliun-bukti-kerugian-bagi-nelayan-dan-rakyat-kecil/
Erman, Erwiza. (2007). Deregulation of the tin trade and creation of a local Shadow State A Bangka case study in Book Renegotiating Boundaries. Brill
Erman, Erwiza. (2010). Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Edisi XXXVI/NO.2/2010
Fajriansyah, A. (2024, April 1). Korupsi Timah Sisakan Kerusakan Lingkungan dan Anak Putus Sekolah. Kompas.id. Retrieved June 22, 2024, from https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/31/korupsi-timah-sisakan-kerusakan-lingkungan-dan-anak-putus-sekolah
Ibrahim, A. H., Suhu, B. L., Tifandy, R., & Wance, M. (2020). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) di Wilayah Provinsi Maluku Utara. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 113 - 127.
Indonesia Corruption Watch. (2006, October 17). Desentralisasi Pemberantasan Korupsi. https://antikorupsi.org/id/article/desentralisasi-pemberantasan-korupsi-0
Istanti, D. J., (2021). Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. Jurnal Moderat. Vol. 7, No. 2
Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. (2021). Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh Dan Papua. Jurnal MODERAT, 7(2).
Jasanoff, S. (1998). The Political Science of Risk Perception. Elsevier Science Limited, 91 - 99.
Kailipost. (2022, September 1). Komisi I DPRD Sulteng Terima Kunjungan Tim Ahli Penyusunan Pembentukan RUU Sulawesi Timur. Retrieved Juni 20, 2024, from Kailipost.com: https://kailipost.com/2022/09/komisi-i-dprd-sulteng-terima-kunjungan-tim-ahli-penyusunan-pembentukan-ruu-sulawesi-timur.html
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Labolo, S. (2022, June 17). Ini Alasan Sulawesi Timur Layak Pisah dari Sulawesi Tengah. Retrieved June 20, 2024, from Luwuk Times: https://luwuktimes.id/ini-alasan-sulawesi-timur-layak-pisah-dari-sulawesi-tengah/2/
Lee, A., & Sullivan, B. K. (2023, July 23). Indonesia Nickel Heartland Wants to Be Greener Link in EV Chain. Bloomberg. Retrieved June 24, 2024, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-24/indonesian-nickel-mine-morowali-takes-steps-to-address-environmental-concerns
Lee, A., & Sullivan, B. K. (2023, July 23). Indonesia Nickel Heartland Wants to Be Greener Link in EV Chain. Bloomberg. Retrieved June 24, 2024, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-24/indonesian-nickel-mine-morowali-takes-steps-to-address-environmental-concerns
Marini, N., K., P., (2021). Analisis Kasus Sengketa Maritim Antara Kenya dengan Somalia dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol. 1, No. 4
Nuraini. (2007). Sejarah Terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tanjungpinang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Oktavia, Y., Putri, N., Ranita, & Apriliana, A. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung. Jurnal Serambi Hukum, 16(02), 114-124.
Pramita, E. L., (2018). Pengaruh Karakteristik Sumber Daya Alam Terhadap Konflik Front For The Liberation Of The Enclave Of Cabinda (Flec) Dengan Pemerintah Angola Tahun 2006-2017. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Putra, D.O, (2021). Riau Juga Ingin Merdeka. Artikel Opini pada 18 Agustus 2021 dari Halaman web https://kabarlah.com/berita/2021/08/18/riau-juga-ingin-merdeka/ yang diakses pada 21 Juni 2024
Rangga. (2024, May 28). Pj Gubernur Safrizal: Proyeksi Babel Masa Depan, Keseimbangan antara Pertambangan dan Blue-Green. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Retrieved June 22, 2024, from https://serumpun.babelprov.go.id/pj-gubernur-safrizal-proyeksi-babel-masa-depan-keseimbangan-antara-pertambangan-dan-blue-green
Ranto; Idrus DM, Iqbal Aidar; Ferdian, Komang Jaka. (2023). Dampak Sosioekonomi Masyarakat Lokal Terhadap Pertambangan Timah dan Potensi Pendapatan Daerah Sektor Sumber Daya Alam di Kabupaten Belitung Timur. Journal of Governance and Local Politics. Vol. 5, No. 1, pp. 76-90.
Rendy. (2024). Nestapa Penambang Rakyat. Artikel Opini Rabu, 3 April 2024 dari halaman web: https://bangka.tribunnews.com/2024/04/03/nestapa-penambang-rakyat yang diakses pada 4 April 2024.
Richard, Vemmy. (2011). Potensi Ancaman Separatis Gerakan Papua Merdeka terhadap NKRI. Tesis. Universitas Indonesia
Ross, M. (2004). What Do We Know About Natural Resources and Civil War?. Journal of Peace Research. Vol. 41, No. 3
Simandjuntak, D. (2015). Bringing the (Central) State Back In: Governing Pemekaranin Indonesia. ISEAS Perspective, 22, 1–11. http://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2015_22.pdf
Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia. Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa, 1(1), 34–44.
Swastiwi, A.W., Nugraha, S.A., Purnomo, Hendri. (2017). Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19-20. Kepulauan Riau: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepualauan Riau
Tadjoeddin, M. Z., (2007). A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development
uii.ac.id. 2023. Membedah Akar Masalah Konflik Sudan Selatan. Artikel pada 30 Juli 2023 dari Halaman web https://www.uii.ac.id/membedah-akar-masalah-konflik-sudan-selatan/ yang diakses pada 26 Juni 2023
Ulya, Inarotul; Amilda; Otoman. (2024). Timah dalam Pembentukan Budaya dan Ekonomi Masyarakat Bangka. Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam. Vol. 4, No. 1
Walhi.or.id. 2017. Demi Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Mendesak Presiden Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Tambang Timah di Bangka Belitung. Halaman web: https://www.walhi.or.id/demi-keselamatan-dan-keberlanjutan-lingkungan-hidup-mendesak-presiden-mengeluarkan-kebijakan-moratorium-tambang-timah-di-bangka-beliting diakse pada 27 Juni 2024
Yulianti, D., Dermawan, W., Yudistira, M. A., (2024) Analisis Kegagalan Consociational Approach dalam Perjanjian Naivasha Sudan. Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR). Vol. 6, No. 1.
BPK Sulawesi Tengah. (2023). Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Prioritaskan Penataan dan Pembangunan Infrastruktur. BPK RI. https://sulteng.bpk.go.id/3-catatan-berita-pemerintah-kabupaten-banggai-kepulauan-prioritaskan-penataan-dan-pembangunan-infrastruktur/
Hendrikus Bolotuna, M. Y. Noorwahyu Budhyowati, & Freike E. Kawatu. (2024). Terminal Penumpang Pelabuhan Banggai Di Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Tektonik : Jurnal Ilmu Teknik , 1(4 SE-Articles), 286–300. https://doi.org/10.62017/tektonik.v1i4.1986
Humas DJPU. (2024). Tingkatkan Konektivitas di Sulawesi Tengah Bandara Banggai Laut akan Segera Diresmikan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. https://hubud.dephub.go.id/hubud/website/berita/4617
Kasim, A. (2022). Arah politik hukum ruu pembentukan provinsi sulawesi timur (Issue August).
Laksono, M. Y. (2023). Demi KI Morowali, Ini Sederet Infrastruktur yang Dibangun Kementerian PUPR. Kompas.Com. https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/05/175444521/demi-ki-morowali-ini-sederet-infrastruktur-yang-dibangun-kementerian
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Berlian Zarina

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The author who wishes to publish articles in this journal agree with the following conditions:
- Author retains the copyright and simultaneously provides the journal the first publishing rights of the manuscript under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an initial job writing and publishing statement in this journal.
- The author can include in separate additional contractual arrangements for the rich version of non-exclusive distribution of journal publications (eg posting it to the institutional repository or publishing it in a book), with recognition of publishing initially in this journal.
- The author is permitted and encouraged to post their work online (for example: in the institutional repository or on their website) before and during the submission process because it can lead to productive exchanges, as well as earlier and more powerful citations of published works. (See open access policy).


