The Opportunities for the Establishment of Madura Province: Weighing Capacities and Challenges
DOI:
https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.6765Kata Kunci:
Capacities, Challenges, New Autonomous Region, Madura ProvinceAbstrak
Tulisan ini menggambarkan peluang pembentukan Provinsi Madura melalui analisis atas kapasitas dan tantangan yang dihadapi. Analisis dilakukan pada kualitas ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, pembangunan desa, kapasitas fiskal, dan kemandirian fiskal daerah. Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) seringkali menjadi jalan yang dipilih untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa besar peluangnya. Pendalaman peluang dilakukan dengan menganalisis kapasitas dan tantangan yang ada di pemerintah daerah yang akan menjadi bakal bagian dari provinsi baru tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kabupaten yang ada di Pulau Madura memiliki beberapa keunggulan dan tantangan. Keunggulannya bahwa keempat kabupaten di Pulau Madura memiliki nilai Indeks GINI, IPM, dan IDM yang rata-rata dengan kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan yang menjadi tantangan adalah kualitas ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan nilai PDRB yang kesenjangannya jauh di bawah kabupaten/kota di Jawa Timur. Tantangan berikutnya adalah kapasitas dan kemandirian fiskal keempat kabupaten di Pulau Madura berada di bawah rata-rata dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Bagaimanapun kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan pemerataan yang eksis dapat menjadi modal dasar untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki, apabila diberi kewenangan untuk menjadi provinsi. Pulau Madura memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang memadai yang apabila dikelola dengan kewenangan yang lebih besar dapat dioptimalkan dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat lokal menjadi lebih baik.
Referensi
Azwar, S. (2007). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bappenas, and UNDP. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001- 2007. BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance).
Fenwick, J., and Bailey, M. (1999). Local Government Reorganisation in the UK: Decentralisation or Corporatism? International Journal of Public Sector Management, 12(3), 249-261.
Finaldi, Z. (2022). Ini Dia 9 Calon Provinsi Baru di Pulau Jawa, dari Provinsi Bogor Raya di Jabar Hingga Blambangan di Jatim. (kabar-priangan.com, 7 Februari 2022).
Halim. A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Handayani, T. U., and Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2348-2361.
Hehamahua, H. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences.Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
Hwang-sun Kang. 2003. Efficiency. Dalam J. Rabin, (ed). Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. New York: Marcel Dekker, Inc.
Kustianingsih, N., Muslimin, and Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Katalogis, 6(6), pp. 82–91.
Lewis, P., and Smoke, B. D. (1996). Fiscal Decentralization in Indonesia: A new Approach to An old Idea. World Development, Volume 24, Issue 8, August 1996, Pages 1281-1299.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mantelan, V. (2022). Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua untuk Siapa? (Kompas.com, 15 April 2022). https://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/07150951/pembentukan-3-provinsi-baru-di-papua-untuk-siapa?page=all
Martinez-Vazquez, J. and Vaillancourt, F. (2011). Obstacles to Decentralisation: Lessons from the Developing World. Decentralisation in Developing Countries: Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution, Issue September, 1-13.
Muluk, M.R.K. (2009). Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya; ITS Press.
Oates, W.E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Rachman, A. A. (2011). Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
Said, M. (2008). Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UMM Press.
Siregar, B., and Pratiwi, N. (2017). The Effect of Local Government Characteristics and Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 19(2), 65–71. https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65-71.
Smith, B.C. (1985). Decentralization: The Territorial Dimention of the State. George Allen & Unwin.
Smoke P, and Loffler, G. (2013). Literature review on the role of decentralization/devolution in improving development outcomes at the local level. Report for UK Department for International Development.
Susilawati, D., Kusumastuti, L. W., and Rahmawati, I. F. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 91–98. https://doi.org/10.18196/jati.010210
Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5, (Oct., 1956), pp. 416-424 http://www.jstor.org/stable/1826343.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Moh Said
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The author who wishes to publish articles in this journal agree with the following conditions:
- Author retains the copyright and simultaneously provides the journal the first publishing rights of the manuscript under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an initial job writing and publishing statement in this journal.
- The author can include in separate additional contractual arrangements for the rich version of non-exclusive distribution of journal publications (eg posting it to the institutional repository or publishing it in a book), with recognition of publishing initially in this journal.
- The author is permitted and encouraged to post their work online (for example: in the institutional repository or on their website) before and during the submission process because it can lead to productive exchanges, as well as earlier and more powerful citations of published works. (See open access policy).
