Penyuluhan Hukum Tentang Potensi Korupsi di Sektor Desa Bagi 330 Desa di Kabupaten Sumenep

Penulis

  • Dewi Ambarwati Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia
  • Dafis Assiddiq Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia
  • Muhammad Imron Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33379/icom.v4i2.4235

Kata Kunci:

Korupsi, Pemerintah Desa, aset, komunitas, indonesia

Abstrak

Desa dewasa ini merupakan subjek pembangunan yang memiliki legitimasi dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik desa. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan sebuah pemahaman visi terkait pembangunan desa untuk mewujudkan desa mandiri. Namun, perwujudan desa mandiri masih menemui beberapa hambatan krusial, seperti kualitas sumber daya manusia, manajemen organisasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang masih minim hingga masih adanya korupsi di sektor desa. Untuk itu, diperlukan sebuah kegiatan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan edukasi korupsi bagi pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Sumenep dengan melibatkan 330 Kepala Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan sebagai salah satu aspek penguatan pencegahan potensi korupsi di sektor Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah dirumuskannya beberapa metode partisipasi masyarakat yang dilakukan bersama perangkat desa untuk menekan korupsi melalui komitmen “zero tolerance” dalam program inisiasi Desa Antikorupsi.

Referensi

Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). Participator Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry (2nd ed.). Routledge.

Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Ide, Misi dan Semangat UU Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kabupaten Sumenep | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/

Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat

Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa - ACLC KPK. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa

Pemberdayaan Desa Antikorupsi - ACLC KPK. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi

Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). Menebar Benih Antikorupsi di Desa-Desa - ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa

sadya, sarnita. (2023). ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022. https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022#

Santhakumar, V. (2015). The Roots of Ill-Governance and Corruption. SAGE Publlications, India Pvt Ltd.

Santika, E. F. (2024). Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun

Sitorus, L. E. (2011). State Capture: Is It a Crime? How the World Perceived It. Indonesia Law Review, 1(2). https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.82

Zuada, L. H., Afdalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa, M. (2023). Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif ‘Elite Capture.’ Integritas : Jurnal Antikorupsi, 9(1), 55–70. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.987

Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). Participator Action Research Theory and Methods for Engaged Inquiry (2nd ed.). Routledge.

Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Ide, Misi dan Semangat UU Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kabupaten Sumenep | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/

Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat

Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa - ACLC KPK. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa

Pemberdayaan Desa Antikorupsi - ACLC KPK. (n.d.). Retrieved December 17, 2023, from https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi

Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). Menebar Benih Antikorupsi di Desa-Desa - ACLC KPK. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa

sadya, sarnita. (2023). ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022. https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022#

Santhakumar, V. (2015). The Roots of Ill-Governance and Corruption. SAGE Publlications, India Pvt Ltd.

Santika, E. F. (2024). Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun

Sitorus, L. E. (2011). State Capture: Is It a Crime? How the World Perceived It. Indonesia Law Review, 1(2). https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.82

Zuada, L. H., Afdalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa, M. (2023). Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif ‘Elite Capture.’ Integritas : Jurnal Antikorupsi, 9(1), 55–70. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.987

Unduhan

Diterbitkan

16-06-2024

Cara Mengutip

Penyuluhan Hukum Tentang Potensi Korupsi di Sektor Desa Bagi 330 Desa di Kabupaten Sumenep. (2024). I-Com: Indonesian Community Journal, 4(2), 973-983. https://doi.org/10.33379/icom.v4i2.4235

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama