Implikasi Model Penilaian Kinerja Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model penilaian kinerja pelayanan public dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public yang prima dan berkelanjutan dari aspek kebijakan pelayanan dan kemanfaatan pelayanan bagi masyarakat sebagai pengguna. Rancangan penelitian ini dilakukan dengan survey kepada obyek penelitian, kemudian dilakukan wawancara secara mendalam untuk dianalisis berkaitan dengan penilaian kinerja pelayanan yang sudah berjalan untuk menentukan kelayakan obyek penelitian. hasil diagnosa dijadikan sampel untuk kemudian dilakukan pengujian secara berkala melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menghasilkan formulasi instrumen penilaian kinerja dan menghasilakn model asumtif penilaian kinerja pelayanan. Implementasi penilaian kinerja menggunakan SKP masih berjalan 1 (satu) tahun efektif, sehingga masih membutuhkan penyesuaian dan adaptasi bagi pegawai dalam membuat SKP. Proses penilaian menggunakan SKP juga membutuhkan pendampingan dari atasan agar pengisian SKP berjalan secara baik. Setiap pegawai diwajibkan untuk mengisi SKP yang di dalamnya terdapat penilaian yang harus diisi oleh setiap pegawai dengan sistem self assessment. Penilaian SKP juga menjadi kendala bagi pegawai menengah kebawah yang harus mengisi penilaiannya secara mandiri, hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan pegawai dalam pengisiannya. Pemahaman terhadap aturan dan ketentuan dalam pengisian SKP juga menyulitkan pimpinan dalam melakukan rekapitulasi terhadap hasil nilai pegawai. Hal ini juga berdampak terhadap kinerja pimpinan jika nilai SKP pegawai tidak seimbang. Sehingga masih ada benang merah yang belum terurai dalam kebijakan penilain kinerja menggunaka SKP yang dinilai kurang substantif. Secara mendasar bahwa penilaian kinerja harus sebanding dengan output yang dihasilkan oleh aparatur pelayanan publik dalam pemberian layanan kepda masyarakat. Penilaian kinerja harus menjadi indikator terhadap proses pelayanan publik yang berkualitas. Kinerja aparatur yang baik harus berdampak pada pelayanan yang prima, sehingga terintegrasi dengan tujuan pemerintah dalam rangka membangun reformasi birokrasi untuk pencapaian good government.