PERAN BPD DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SUMBERKEPUH KEC.TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

Abstrak

Setelah peralihan rezim dari orde baru ke reformasi Negara melahirkan Undang- Undang No. 28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, menjadi tujuh azas dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Negara untuk melaksanakan tugas. Ketujuh azas tersebut meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionality, azas prfesionalitas dan azas akuntabilitas.Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi, Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa. Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintahan diatasnya dalam urusan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud dari demokrasi tersebut.