Kebijakan Desentralisasi dan Konflik Sosial

(Suatu Studi di Provinsi Maluku Utara)

Abstrak

Implementasi kebijakan desentralisasi seringkali menimbulkan implikasi konflik sosial yang berkaitan dengan perebutan tapal batas wilayah otonomi dengan dalil mempertahankan identitas wilayah, namun tidak sedikit konflik perebutan wilayah merupakan by design untuk kepentingan tertentu. Analisis tulisan ini menggunakan pendekan grounded theory untuk menganalisis beberapa temuan di lapangan yang berkaitan dengan konflik perebutan wilayah antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara dengan tujuan untuk mengungkapkan bagaimana konflik tapal batas wilayah antara kabupaten Halmahera Utara dan Halamhera Barat tersebut  bisa terjadi dan bagaimana peran aktor kebijakan dalam mendesain konflik tersebut.