Reformasi Birokrasi dan Gejala Masyarakat Prismatis (Studi Penempatan Pegawai pada Wilayah Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo)
DOI:
https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.940Kata Kunci:
Reformasi Birokrasi, Masyarakat PrismatikAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi, ditinjau dari dimensi penataan organisasi dan penataan SDM aparatur, dan apakah pelaksanaan tersebut masih ada gejala masyarakat prismatik yang kuat. Dalam konteks tersebut gejala yang cukup dominan adalah stigma formalistis dalam penataan kepegawaian khususnya pada penempatan aparatur. Metode yang digunakan adalah survey melalui teknik sampling area. Kecamatan Wara Timur dipilih karena wilayah yang memiliki kelurahan yang paling banyak, jumlah penduduk terbanyak di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi dengan area perubahan organisasi yang ditunjukkan dengan terdapatnya jabatan-jabatan kelas 5, 6, dan kelas 7 yang masih kosong, sementara perangkat kerasnya yakni Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 tahun 2019 tentang Kelas Jabatan telah ditetapkan. Hal ini pula mengindikasikan gejala masyarakat prismatik pada organisasi pemerintah daerah masih cukup kuat.
Referensi
Asmawi, R. (2011). Revitalisasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Pendayaagunaan Aparatur Negara, Tahun I(Edisi 1), 109–138.
Azis, M. A., & Mustam, M. (2017). Penataan Sumber daya Manusia Aparatur Pemerintah Di Kota Salatiga. Journal of Public Policy and Management Review, 6(4), 1–12. https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i4.17141
Komaruddin. (2011). Reformsi Birokasi dan Pelayanan Publik Prima. Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, Tahun I (Edisi 1), 76–108.
PAN & RB, M. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. (2020). Republik Indonesia.
Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. , (2020).
Riggs, F. W. (1964). Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Boston, USA: Houghton Mifflin Company.
Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. The American Political Science Review, 66(1), 91–113.
Springer, J. F., & Gable, R. W. (1980). The Impact of Informal Relations on Organizational Rewards: Comparing Bureaucracies in Southeast Asia. Comparative Politics, 12(2), 191–210.
Sugiharto, G. (2011). Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, Tahun I(Edisi 1), 5–22.
Thoha, M. (2005). Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Prenada Mulia.
Tichy, N. (1973). An Analysis of Clique Formation and Structure in Organizations. Administrative Science Quarterly, 18(2), 194–208.
Vita, N. F. (2017). Reformasi Manajemen SDM Aparatur di Indonesia. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 49–56.
Yusriadi, & Misnawati. (2017). Reformasi Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 99–108.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Andi Molang Chaerul Kambau, Harsya Harun, Sunarding Sunarding
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats
