OPTIMIZING BIRTH CERTIFICATE SERVICES
DOI:
https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1.236Keywords:
Optimization, Public Policy, Public Services, Birth CertificatesAbstract
The purpose of this study is to optimize the public service in the birth certificate. To optimize the service birth certificates, needed komprehenship concept in its implementation so that the implications are positive. Policy leaders have a major impact on the change for the better in order to maximize and optimize the performance of public services in the manufacture of a birth certificate. Public services are optimal, of course, have an indication of quality service and excellence. Achievement of good governance can not be separated from the strategic role of qualified personnel, professional and accountable in the performance of public services. Apparatus public services become a central point in optimizing the performance of public services. This research method survey conducted by the research object, and then conducted detailed interviews to service providers and service users. In addition, the data also prepared documentation as supporting data. Furthermore, analyzing the birth certificate of service based on the survey results, informations the interviewee as well as support for document data that has been sorted and selected to complement the accuracy of research data. The results showed that birth certificates services performed in the Department of Population and Civil Registration District has been done on an ongoing basis.
References
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Hayat. 2014. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Volume 8, Nomor 1 Juni, hal. 31-44.
Hayat. 2013. Profesionalitas dan Proporsionalitas: Pegawai Tidak Tetap Dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Volume 7, Nomor 2, November, hal. 24-39.
Putri Wulandari. 2013. The Sunan Giri Award Sebagai Model Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kabupaten Gresik. Jurnal Wacana Kinerja. Volume 16, Nomor 2, November, hal. 251-264.
Riyadi, dkk. 2013. Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I. Lembaga Administrasi Negara.
Riyadi. 2013. Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah: Langkah Taktis Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional. Bunga Rampai Penelitian Mandiri 2013: Reformasi Birokrasi di Daerah. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I. Lembaga Administrasi Negara. hal. 1-11.
Krismiyati dan Shafiera Amalia. 2013. Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan di Wilayah Metropolitan Bandung Raya. Bunga Rampai Penelitian Mandiri 2013: Reformasi Birokrasi di Daerah. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I. Lembaga Administrasi Negara. hal. 42-67.
Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. 2014. Kesiapan Penerapan Reformasi Birokrasi di Sumatera. Jurnal Transformasi Administrasi. Volume 4, Nomor 1, hal. 682-699.
Kridawati Sadhana. 2011. Realitas Kebijakan Publik. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).
Nurma Yuniawati. 2015. Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Pendapatan Kota Batu). Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang.
Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari. 2012. Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Penataan Sistem Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Kota Cimahi). Jurnal Wacana Kinerja. Volume 15, Nomor 2, November, hal. 167-191.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Situs Satu Layanan Kemedagri. http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiranpembuatan-baru/kemendagri. Diakses tanggal 23 Maret 2015.
Kompas. 2014. Akta Kelahiran: Penetapan Pengadila Tak Perlu Lagi. http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/akta-kelahiran-penetapanpengadilan-tak-diperlukan-lagi. Diakses tanggal 23 Maret 2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Republika. 2014. Asik! Ada Mobil Keliling Pembuatan Akta Kelahiran. http://www.skanaa.com/id/news/detail/asik-ada-mobil-keliling-pembuatanakta-kelahiran. Diakses tanggal 23 Maret 2015.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2017 DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
